Constituen.com – Program pembangunan 3 juta rumah per tahun menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlog perumahan nasional.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan memiliki rumah layak.
Saat kampanye dan awal pemerintahan, target tersebut dipromosikan sebagai langkah besar untuk mempercepat penyediaan hunian terjangkau.
Pemerintah juga menggandeng sektor swasta dan perbankan untuk mendukung pembiayaan.
Namun hingga pertengahan 2026, sejumlah pengamat menilai tantangan utama masih berada pada ketersediaan lahan, akses pembiayaan, dan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan.
Beberapa proyek telah berjalan, tetapi realisasi nasional masih dalam tahap awal.
Menteri terkait menyatakan bahwa proses pembangunan membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan perencanaan, perizinan, hingga penyediaan infrastruktur pendukung.
“Kami fokus memastikan program berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran,” kata perwakilan pemerintah dalam keterangan yang dikutip media nasional.
Pengamat perumahan menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga kualitas bangunan dan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar.
Jejak Janji mencatat, program berjalan, tetapi target jangka panjang masih membutuhkan evaluasi berkala untuk mengukur kesesuaiannya dengan janji awal.